TVRINews, Nusa Tenggara Timur
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, terhitung mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026.
Keputusan tersebut diambil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena setelah menggelar rapat koordinasi penanganan tanggap darurat gempa Flores di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Ende, Kamis malam, 27 Agustus 2026.
Rapat yang digelar secara hybrid itu diikuti Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Ketua DPRD NTT Emilia J. Nomleni, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para bupati di wilayah terdampak gempa Flores, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT, serta jajaran Forkopimda kabupaten.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, keputusan memperpanjang masa tanggap darurat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Salah satunya karena gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak.
“Dengan melihat situasi yang ada, untuk itu kita akan perpanjang masa tanggap darurat provinsi. Saya juga lihat semua kabupaten hampir sama, kita perpanjang lagi masa tanggap darurat selama dua minggu. Jadi, mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 12 September Pemerintah Provinsi NTT akan memperpanjang masa tanggap darurat,” ujar Melki Laka Lena, dikutip Jumat, 28 Agustus 2026.
Meski masa tanggap darurat diperpanjang, Gubernur menegaskan kondisi tersebut bukan berarti seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik dihentikan. Sebaliknya, sejumlah pelayanan masyarakat diminta mulai diaktifkan kembali dengan menyesuaikan kondisi dan tingkat keamanan di masing-masing wilayah.
Menurut Gubernur, sektor kesehatan telah menerapkan pola pelayanan dan evaluasi harian untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan, meski sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Pola pelayanan serupa, kata dia, dapat diterapkan pada sektor lainnya selama masa tanggap darurat.
“Selama masa tanggap darurat tersebut, kita segera juga mengaktifkan beberapa kegiatan. Bagian kesehatan saya lihat sudah punya pola tersendiri di bawah asuhan Pak Menkes. Saya pikir pola yang sama juga bisa kita pakai di semua bidang, walaupun masih masa tanggap darurat,” tambahnya.
Sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian. Gubernur meminta aktivitas pendidikan mulai dipersiapkan untuk kembali berjalan dengan tetap mengutamakan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik.
“Termasuk sektor pendidikan pun saya kira perlu segera diaktifkan. Jadi, walaupun tanggap darurat, pendidikan pun diaktifkan dengan cara yang tetap menjaga keselamatan dari peserta didik,” jelasnya.
Gubernur meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT segera melakukan konsolidasi untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Sementara jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP dikoordinasikan oleh dinas pendidikan kabupaten bersama kepala sekolah di masing-masing wilayah. Persiapan pembelajaran meliputi pemetaan kondisi sekolah, kebutuhan sarana pendukung, serta penentuan metode belajar yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah.
Gubernur menegaskan, proses pembelajaran tidak selalu harus dilakukan di gedung sekolah, terutama apabila kondisi bangunan belum dinyatakan aman. Sekolah lapangan maupun ruang belajar sementara dapat menjadi alternatif, selama memenuhi aspek keselamatan bagi siswa dan tenaga pendidik.
“Jadi, kalaupun rumah sakit lapangan bisa digelar, puskesmas bisa digelar, sekolah lapangan pun masih bisa kita gelar.”
Menurut Gubernur, teknis pelaksanaan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Pilihan tersebut antara lain menggunakan gedung sekolah yang dinyatakan aman, menggabungkan siswa di lokasi yang lebih aman, atau menerapkan pembelajaran berdasarkan domisili maupun lokasi terdekat.
