TVRINews, Nusa Tenggara Timur
Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, seluruh fungsi pelayanan pemerintahan harus tetap berjalan selama masa tanggap darurat gempa Flores. Meski masa tanggap darurat diperpanjang karena aktivitas gempa susulan masih berlangsung, pelayanan publik diminta tetap berjalan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi dan tingkat keamanan di masing-masing wilayah.
Gubernur juga meminta jajaran pemerintah tidak memaksakan penggunaan fasilitas yang secara struktur dinyatakan tidak aman.
Pemerintah melalui perangkat terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terus melakukan pemeriksaan terhadap sekolah, perkantoran, rumah sakit, serta sejumlah fasilitas publik lainnya.
“Memang di pemerintahan ini yang saya pikir, kita harus menyesuaikan. Tentu kalau kantor pemerintahannya dalam kondisi merah, karena saya lihat PUPR sudah bergerak untuk mengecek berbagai sekolah, kantor-kantor dan rumah sakit dan sebagainya, kalau kategori merah jangan dipaksa,” ujar Melki, Kamis malam, 27 Agustus 2026.
Menurut Gubernur, keselamatan masyarakat dan aparatur pemerintah harus menjadi pertimbangan utama dalam mengaktifkan kembali pelayanan di wilayah terdampak.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan bencana gempa Flores. Apresiasi diberikan kepada jajaran pemerintah, TNI-Polri, relawan, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat yang turut membantu penanganan dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak.
Wakil Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten segera memanfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan bencana sesuai petunjuk teknis kementerian. Dukungan anggaran tersebut mencapai 40 miliar rupiah untuk Pemerintah Provinsi NTT dan 20 miliar rupiah untuk masing-masing kabupaten yang terdampak gempa.
Johni menegaskan, anggaran tersebut harus digunakan untuk kepentingan penanganan bencana dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, para bupati, camat, lurah, dan kepala desa diminta melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap wilayah yang hingga kini belum tersentuh bantuan.
“Para bupati, camat, lurah, dan kepala desa harus memetakan betul titik-titik yang sampai saat ini belum tersentuh bantuan agar segera ditindaklanjuti,” tegas Johni.
Perpanjangan masa tanggap darurat menjadi langkah Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan penanganan dampak gempa Flores tetap berjalan secara terkoordinasi. Pemerintah daerah juga mulai memperkuat pelayanan dasar, memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, serta mempersiapkan tahapan pemulihan pascabencana.
Pemprov NTT bersama pemerintah kabupaten terdampak akan terus mengevaluasi perkembangan situasi di lapangan dan menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kebutuhan serta tingkat keamanan di masing-masing wilayah.
