TVRINews, NTT
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang saling menguatkan dengan usaha masyarakat, bukan menjadi pesaing bagi pelaku usaha yang telah lebih dulu berkembang.
Pesan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan warga di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dalam rangka meninjau pelaksanaan program prioritas pemerintah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Wapres, keberadaan KDMP harus dirancang secara matang agar mampu memperkuat perekonomian desa sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Jangan sampai juga bersaing dengan BUMDes, bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi,” tegas Wapres.
Ia menekankan bahwa penentuan lokasi koperasi perlu dikaji secara cermat dengan melibatkan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap usaha warga maupun aktivitas pendidikan di sekitar lokasi.
“Pak Kades, Pak Bupati, diperhatikan benar lokasi koperasinya itu ada di mana. Apakah ada pihak yang dirugikan, dampaknya seperti apa harus dikaji benar,” ujar Wapres.
Wapres mengingatkan agar penentuan lokasi KDMP mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap sekolah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha kecil di sekitar lokasi.
“Jangan sampai adik-adik ini terganggu dalam proses belajar-mengajarnya. Segera ditentukan lokasi barunya dan kalau sudah ditentukan, tentunya dengan berdiskusi dengan warga, segera dibangun,” katanya.
Secara terpisah, kepada awak media, Wapres kembali menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan lokasi KDMP.
“Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga, jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan,” ujarnya.
Menurut Wapres, pendekatan partisipatif tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program prioritas pemerintah mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru di tingkat lokal.
Wapres menegaskan bahwa pemerintah daerah, aparat desa, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan program-program prioritas berjalan optimal.
“Kita ingin memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik, terutama sekali di area yang jauh seperti ini,” ujar Wapres.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga mengajak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah 3T dan memantau implementasi program prioritas pemerintah, termasuk MBG dan KDMP.
Salah satu perwakilan mahasiswa dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Rapid Bena Matin menyatakan bahwa kunjungan tersebut memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai tantangan pembangunan di daerah terpencil.
“Di sini kami bisa melihat secara langsung bagaimana kenyataan di lapangan bahwasannya di daerah 3T yang jauh. Kami hidup di perkotaan dengan segala akses yang mudah, dan di sini kami bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi masyarakat, khususnya dalam program-program prioritas Presiden seperti MBG atau KDMP,” ujarnya.
Ia menilai program-program prioritas pemerintah perlu difokuskan pada wilayah 3T untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.
“Saya setuju bahwa program-program prioritas Presiden seperti makan bergizi gratis bagi anak-anak sebagai upaya pencegahan stunting, serta pemerataan ekonomi masyarakat melalui KDMP, harus diprioritaskan dan diutamakan di daerah-daerah 3T ini,” imbuhnya.
