TVRINews, Kupang
Bursa calon Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai memanas. Nando Soares resmi mendaftar sebagai calon Ketua PSSI NTT periode 2026–2030. Ia datang ke Sekretariat Asprov PSSI NTT dengan dukungan 24 perwakilan voters atau pemilik suara dari Asosiasi Kabupaten (Askab) dan Asosiasi Kota (Askot) se-NTT.
Berdasarkan pantauan media, Nando Soares tiba di Sekretariat Asprov PSSI NTT di Kupang sekitar pukul 11.00 WITA. Ia mengenakan kemeja putih dan didampingi puluhan pendukung dari klub, Askab, serta Askot. Nando juga membawa berkas pendaftaran lengkap yang langsung diserahkan kepada Komite Pemilihan Ketua PSSI NTT.
"Saya hari ini resmi mendaftar calon Ketua PSSI NTT dengan dukungan penuh dari 24 voters dari Askab dan Askot se-NTT. Berkas sudah kami serahkan dan dinyatakan lengkap," ujar Nando Soares di Sekretariat PSSI NTT pada Rabu, 14 Oktober 2026, siang.
Nando, yang dikenal sebagai Wakil Ketua DPRD NTT, mengaku terpanggil untuk membenahi sepak bola di NTT. Menurutnya, daerah tersebut memiliki potensi pemain yang besar, tetapi belum didukung penyelenggaraan kompetisi lokal yang memadai untuk membangkitkan gairah sepak bola di wilayah itu.
"Sepakbola NTT punya potensi besar, pemain kita banyak yang main di Liga 1 termasuk Timnas tetapi pembinaan di daerah masih minimi kompetisi yang tidak jalan Ini yang mau saya benahi," Ungkap wakil ketua DPRD NTT ini.
Nando Soares memaparkan visi besarnya jika terpilih sebagai Ketua PSSI NTT.
"Visi saya sederhana, hidupkan kembali kompetisi dari U-13, U-15, U-17, Liga 3 NTT, dan Suratin. Selama ini mati. Askab dan Askot harus aktif, bukan hanya ada saat mau kongres," katanya.
Selain menghidupkan kompetisi, ia juga akan berfokus pada peningkatan kualitas wasit dan pelatih.
"Kita akan sekolahkan pelatih C, B, wasit. Kita akan buat kerjasama dengan PSSI pusat dan klub Liga 1 untuk buka akademi di NTT. Jangan sampai bakat NTT hilang karena tidak dibina," ujarnya.
Nando juga berjanji akan menerapkan pengelolaan dana hibah secara transparan dan akuntabel.
"Dana PSSI itu uang rakyat. Harus transparan, harus ada laporan. Tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi," tutupnya.
