TVRINews, Kupang
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan pemerintah agar lebih cermat dalam mengeluarkan kebijakan investasi dan pembangunan. Pasalnya, sejumlah proyek di sektor industri, energi, hingga program swasembada pangan dinilai berpotensi mengancam kelestarian habitat satwa dan tumbuhan endemik di wilayah NTT.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT, Yuven Nonga mengatakan ancaman terhadap keanekaragaman hayati tidak hanya berasal dari perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar. Alih fungsi lahan akibat aktivitas industri dan investasi berskala besar juga menjadi faktor yang dapat merusak habitat satwa endemik.
"Ancaman satwa dan puspa kita di NTT itu sebetulnya juga datang dari beberapa kebijakan yang mengabaikan situasi kita di NTT. Beberapa kebijakan investasi seperti di sektor energi, kemudian di sektor swasembada pangan dan lain sebagainya, garam dan lain sebagainya itu juga potensi yang cukup besar untuk kemudian berdampak kepada habitat-habitat dari satwa-satwa endemik di NTT," kata Yuven, Kamis 5 November 2026.
Salah satu satwa yang menjadi perhatian WALHI adalah kura-kura leher ular Rote, spesies endemik Pulau Rote yang keberlangsungan hidupnya bergantung pada kelestarian habitat alami.
Menurut WALHI, perubahan iklim, kerentanan ekologi pulau-pulau kecil, serta alih fungsi kawasan pesisir untuk kepentingan industri berpotensi memperbesar tekanan terhadap habitat satwa tersebut.
Ancaman terhadap keanekaragaman hayati juga berpotensi terjadi pada komodo dan berbagai satwa endemik lainnya yang tersebar di Flores, Sumba, serta sejumlah pulau kecil di NTT.
WALHI NTT turut menyoroti pengembangan pariwisata dan investasi di kawasan konservasi. Organisasi lingkungan tersebut menilai setiap aktivitas pembangunan di kawasan yang memiliki fungsi perlindungan ekosistem harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan menjamin keberlanjutan habitat satwa maupun tumbuhan.
Selain persoalan investasi, WALHI NTT juga memberikan catatan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan kerentanan masyarakat adat dan kelestarian keanekaragaman hayati, terutama terkait akses masyarakat terhadap kawasan hutan serta pelaksanaan kearifan lokal.
Karena itu, WALHI NTT mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menempatkan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan investasi dan pembangunan.
Daya dukung lingkungan, keberadaan masyarakat adat, serta kelangsungan hidup satwa dan tumbuhan endemik harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian ekosistem di Nusa Tenggara Timur.
