TVRINews, NTT
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur mulai melakukan proses penginputan usulan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahun 2026. Dalam proses tersebut, pemerintah daerah diminta memperhatikan sejumlah persyaratan teknis agar ruas jalan yang diusulkan memenuhi kriteria dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Kepala BPJN NTT, Janto Mangiri, mengatakan salah satu aspek utama yang harus diperhatikan adalah durasi pelaksanaan pekerjaan yang ditargetkan dapat selesai dalam waktu kurang dari lima bulan. Selain itu, lokasi dan akses menuju ruas jalan juga menjadi faktor penting dalam penilaian kelayakan usulan.
“Untuk program Inpres Jalan Daerah tahun 2026, saat ini kami sedang melakukan penginputan usulan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah, terutama durasi pekerjaan yang harus bisa diselesaikan kurang dari lima bulan serta kondisi lokasi agar pelaksanaan konstruksi berjalan lancar,” ujar Janto Mangiri.
Ia menambahkan, pemerintah kabupaten dan kota di NTT juga perlu memastikan kesiapan lahan, ketersediaan material, serta tidak adanya hambatan teknis yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Program Instruksi Presiden Jalan Daerah merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Program ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Dalam pelaksanaannya, prioritas penanganan diarahkan pada ruas jalan yang mendukung kawasan produksi pangan, distribusi energi, konektivitas dengan jalan nasional, serta akses menuju wilayah strategis. Selain itu, tingkat kemantapan jalan dan keberlanjutan usulan juga menjadi pertimbangan utama.
Janto berharap pemerintah daerah di NTT dapat segera melengkapi seluruh persyaratan agar usulan yang diajukan dapat diproses dan memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Dengan program IJD ini, diharapkan konektivitas antarwilayah di NTT semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
