TVRINews, Flores Timur
Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting. Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) per Maret 2026 yang dipaparkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Flores Timur, Apolonia Corebima, prevalensi stunting di daerah tersebut masih berada pada angka 18,1 persen.
Dari total 14.662 balita yang diukur, sebanyak 2.657 anak tercatat mengalami stunting. Data tersebut menunjukkan masih adanya sejumlah desa dengan prevalensi stunting cukup tinggi, bahkan melebihi 35 persen.
Lima desa yang menjadi perhatian khusus yakni Desa Lamatutu, Kecamatan Tanjung Bunga, dengan prevalensi stunting mencapai 52,9 persen atau 36 anak; Desa Lamaleka, Kecamatan Witihama, sebesar 38,7 persen atau 12 anak; Desa Wulublolong, Kecamatan Solor Timur, sebesar 37 persen atau 17 anak; Desa Woloklibang, Kecamatan Adonara Barat, sebesar 40 persen atau 10 anak; serta Desa Dawataa, Kecamatan Adonara Timur, sebesar 43,5 persen atau 10 anak stunting.
Kepala Bapperida Kabupaten Flores Timur, Apolonia Corebima, menjelaskan bahwa faktor dominan penyebab stunting merupakan gabungan antara persoalan ekonomi dan infeksi. Pada beberapa wilayah, faktor infeksi bahkan menjadi penyebab utama.
“Selain faktor ekonomi, pola asuh yang kurang optimal dan infeksi berulang masih banyak ditemukan di desa-desa dengan angka stunting tinggi,” ujar Apolonia.
Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak. Kondisi ini tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, kemampuan belajar, hingga produktivitas anak di masa depan. Karena itu, periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi fase penting dalam menentukan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak.
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Flores Timur Tahun 2025–2029, penanganan stunting menjadi bagian dari tujuan ketiga pembangunan daerah, yakni meningkatkan daya saing kesehatan masyarakat.
Pemerintah daerah saat ini fokus pada dua intervensi utama, yakni pemberian Susu Pangan Olahan Keperluan Medis Khusus (PKMK) guna membantu pemenuhan gizi makro dan mikro, serta inovasi KD2R atau “Keluar dari Dalam Rumah” yang digagas Tim Penggerak PKK Kabupaten Flores Timur.
Program KD2R mendorong keluarga untuk aktif memanfaatkan layanan Posyandu dan Puskesmas guna mencegah stunting pada anak usia di bawah dua tahun. Sementara itu, efektivitas pemberian Susu PKMK dinilai cukup signifikan, dengan 89,15 persen anak penerima mengalami peningkatan tinggi badan.
“Intervensi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga perubahan perilaku keluarga agar lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan,” kata Apolonia.
Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting melalui Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Menurut Anton, regulasi tersebut mengatur pembagian tanggung jawab antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam penanganan stunting secara terpadu.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Penanganan stunting membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah desa, perangkat daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat,” tegas Anton Doni Dihen.
Bupati juga meminta dukungan lintas perangkat daerah dalam intervensi stunting. Salah satu langkah konkret dilakukan Dinas Peternakan dan Perkebunan yang siap mengintervensi Desa Lamatutu melalui bantuan ternak ayam bagi 27 balita stunting.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan meluncurkan program “Makan Bergizi Gratis (MBG) Stunting Flores Timur” pada 20 Mei 2026. Desa Lamatutu akan menjadi lokasi percontohan awal pelaksanaan program tersebut.
Program MBG Stunting menyasar 63 desa dengan angka stunting di atas 25 persen, dengan total sasaran mencapai 1.133 anak dari 2.657 anak stunting yang tercatat hingga Maret 2026.
Di Desa Lamatutu, sebanyak 27 balita stunting akan menerima bantuan berupa empat papan telur ayam per anak setiap bulan dan empat dus susu ZEE per anak. Program ini juga akan didampingi seorang sukarelawan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), yang memiliki Tim Pendamping Keluarga di setiap desa.
“Desa Lamatutu dipilih sebagai lokasi awal karena angka stuntingnya cukup tinggi sehingga membutuhkan intervensi yang lebih intensif,” ujar Anton.
Pendanaan awal kegiatan ini bersumber dari sumbangan pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Bina Usaha Dana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Larantuka.
Bupati Flores Timur juga mendorong pelaksanaan “Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting” (GENTING) serta membuka peluang pembiayaan kreatif melalui dukungan berbagai pihak guna memperkuat intervensi di 63 desa lokus stunting.
Selain itu, pemerintah daerah meminta para peneliti melakukan studi kasus lanjutan terhadap anak-anak stunting sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.
“Kami berharap ada kajian yang lebih mendalam agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan mampu menurunkan angka stunting secara signifikan,” tutup Anton.
Sejumlah rekomendasi juga mengemuka dalam upaya percepatan penurunan stunting di Flores Timur, di antaranya penguatan intervensi gizi melalui pemberian makanan tambahan (PMT), penyederhanaan prosedur layanan PKMK, pengurangan hambatan biaya dan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat.
