TVRINews, Flores Timur
Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Maksimus Masan Kian, meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru-guru di Flores yang masih memiliki tunggakan triwulan III dan IV Tahun 2025. Permintaan tersebut disampaikan menyusul gempa bumi yang mengguncang Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026, yang juga berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk keluarga para guru.
Maksimus mengatakan, kondisi guru saat ini tidak terlepas dari situasi masyarakat Flores yang sedang menghadapi dampak gempa. Kerusakan rumah, kebutuhan keluarga yang meningkat, biaya pengobatan, serta kebutuhan pendidikan anak menjadi persoalan yang harus dihadapi sebagian guru bersama keluarganya. Dalam keadaan tersebut, pembayaran TPG yang masih tertunda dinilai dapat membantu guru memenuhi kebutuhan keluarga.
“Guru-guru juga terdampak bencana. Mereka harus memikirkan keselamatan dan kebutuhan keluarganya. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan TPG yang masih tertunggak. Kalau dibayarkan sekarang, tentu akan sangat membantu guru-guru yang sedang menghadapi kesulitan,” kata Maksimus, Selasa, 18 Agustus 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun PGRI Kabupaten Flores Timur, masih terdapat guru yang belum menerima TPG triwulan III dan IV Tahun 2025. Padahal, saat ini sudah memasuki Agustus 2026. Persoalan tersebut, kata Maksimus, sebenarnya telah diperjuangkan PGRI sebelum gempa terjadi.
Pada bulan Maret 2026, Pengurus PGRI Kabupaten Flores Timur mendatangi langsung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta untuk menanyakan kejelasan pembayaran TPG yang masih tertunda.
Dalam pertemuan tersebut, PGRI memperoleh informasi bahwa pembayaran diharapkan paling lambat direalisasikan pada Juli 2026. Namun, hingga Agustus 2026, masih terdapat guru yang belum menerima hak tersebut.
“Bulan Maret 2026 itu, kami sudah datang langsung ke Kemendikdasmen untuk menanyakan persoalan ini. Saat itu kami mendapat informasi bahwa paling lambat realisasi pada Juli 2026. Juli sudah lewat, sekarang sudah Agustus, tetapi masih ada guru yang belum menerima. Kami berharap ada penjelasan yang jelas dan tertulis mengenai persoalan ini,” ujar Maksimus.
Ia mengatakan, PGRI memahami bahwa pembayaran TPG harus melalui proses verifikasi data dan penganggaran. Namun, menurutnya, guru perlu mengetahui apabila masih terdapat persoalan pada data, anggaran, atau proses administrasi yang menyebabkan pembayaran belum direalisasikan.
“Kalau ada persoalan data, kami perlu tahu di mana masalahnya. Kalau berkaitan dengan anggaran, kami juga perlu mengetahui langkah yang sedang dilakukan pemerintah. Guru jangan dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” ucapnya.
Maksimus meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengecek kembali pembayaran TPG bagi guru-guru di Flores yang masih tertunggak.
“Kami memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar persoalan ini segera ditindaklanjuti. Kami berharap data dan anggarannya segera dicek, kemudian guru-guru yang memang sudah memenuhi ketentuan dapat segera menerima haknya,” ujar Maksimus.
Salah seorang guru di Flores, Luis Alexander, juga berharap pemerintah segera merealisasikan pembayaran TPG yang masih tertunggak. Ia mengapresiasi bantuan dari berbagai pihak kepada masyarakat terdampak gempa, tetapi berharap hak guru yang belum dibayarkan juga dapat segera diselesaikan.
“Terima kasih atas bantuan yang sudah disalurkan dari berbagai pihak. Kami sangat menghargainya. Tetapi kami juga berharap Tunjangan Profesi Guru yang masih tertunggak Triwulan III dan IV Tahun 2025 dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan. Kalau itu dibayarkan, tentu sangat membantu kami, terutama guru-guru yang sekarang sedang menghadapi musibah bersama keluarga,” ucqp Luis.
Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang wilayah lepas pantai Pulau Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 05.58 WITA. Gempa tersebut juga memicu tsunami dengan ketinggian sekitar 1,61 meter. Dampaknya dirasakan di sejumlah wilayah, antara lain Maumere, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai hingga Manggarai Barat. Sejumlah rumah dan bangunan umum mengalami kerusakan, sementara bantuan berupa makanan, pakaian, perlengkapan tidur, tenda dan kebutuhan dasar mulai disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Maksimus berharap penyelesaian TPG dapat menjadi bagian dari dukungan pemerintah kepada guru-guru yang sedang menghadapi dampak bencana bersama keluarganya.
“Dalam kondisi seperti sekarang, TPG yang masih tertunda sangat berarti bagi guru. Ada yang harus memperbaiki rumah, memenuhi kebutuhan keluarga, biaya kesehatan, dan kebutuhan anak-anak. Kami berharap pemerintah segera memberikan kepastian dan menyelesaikan hak guru yang masih tertunda,” pungkas Maksimus.
